Tagihan Awan

Kegagalan, Migrasi & Sumber Resmi

Sumber resmi untuk hosting dan cloud di Indonesia: peraturan, lembaga, dan cara mengecek klaim penyedia

Daftar lembaga dan peraturan yang relevan untuk hosting dan cloud di Indonesia — Komdigi dan portal PSE, BSSN, DJP, OJK, PANDI, JDIH — serta cara memakai sumber resmi untuk memeriksa penawaran.

Diperbarui · 4 menit baca

Sumber resmi untuk hosting dan cloud di Indonesia: peraturan, lembaga, dan cara mengecek klaim penyedia

Untuk memeriksa klaim penyedia hosting dan cloud, gunakan sumber resmi berikut: Komdigi dan portal PSE untuk pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, JDIH Komdigi dan pasal.id untuk teks PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020, dan UU PDP, JDIH Setneg untuk teks resmi PP (per 28 Oktober 2026 PP 33/2026 belum kami temukan di basis datanya), DJP dan JDIH Kemenkeu untuk PPN dan PMSE, OJK untuk aturan pusat data lembaga keuangan, BSSN untuk keamanan siber, dan PANDI untuk domain .id. Halaman ini merangkum apa yang bisa dicek di masing-masing, beserta status aturan per 28 Oktober 2026. Panduan ini bagian dari panduan kegagalan umum hosting dan cloud.

Peraturan utama dan statusnya

PeraturanPokok yang relevanStatus per 28 Oktober 2026Panduan di situs ini
PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikPasal 20: lingkup publik di Indonesia; Pasal 21: lingkup privat boleh di dalam dan/atau luar negeri dengan jaminan aksesBerlakuLokasi data dan region Jakarta
Permenkominfo 5/2020 tentang PSE Lingkup PrivatKewajiban pendaftaran sebelum sistem digunakan, melalui OSS; sanksi termasuk pemutusan aksesBerlaku; Permenkominfo 10/2021 hanya mengubah Pasal 47 (batas waktu pendaftaran)Sama
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data PribadiPasal 46 pemberitahuan 3 × 24 jam; Pasal 56 transfer ke luar negeriBerlaku penuh sejak Oktober 2024UU PDP dan PP 33/2026
PP 33/2026 (peraturan pelaksanaan UU PDP)Pasal 160–174 transfer data ke luar negeri; daftar negara setara dan standar klausul kontrak oleh LembagaDiundangkan 16 Juli 2026; berlaku 16 Januari 2027Sama
PMK 131/2024PPN 12% × DPP nilai lain 11/12 = 11% efektifBerlaku sejak 1 Januari 2025PPN, PMSE, dan kurs USD
PMK 81/2024PMSE: bukti pungut dipersamakan faktur (Pasal 337), pengkreditan (Pasal 375), setor sendiri (Pasal 332)Berlaku, sudah beberapa kali diubahSama
POJK 11/POJK.03/2022Pusat data dan pusat pemulihan bencana bank di Indonesia; luar negeri dengan izin OJKBerlakuLembaga keuangan dan OJK
Peraturan BSSN 1/2024Pengelolaan insiden siberBerlakuKegagalan umum

Status ini kami cek pada tanggal di atas. Peraturan bisa diubah sewaktu-waktu; selalu buka teks terbaru sebelum mengambil keputusan.

Lembaga dan apa yang bisa dicek

Lembaga / portalYang bisa dicekKapan dipakai
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)Kebijakan sistem elektronik dan pelindungan dataSaat ada perubahan aturan PSE atau PDP
Portal PSE KomdigiKriteria pendaftaran PSE Lingkup Privat dan pencarian PSE terdaftarSebelum meluncurkan situs atau aplikasi; saat mengecek penyedia
JDIH KomdigiTeks Permenkominfo dan Permen KomdigiSaat membaca aturan PSE
JDIH Sekretariat NegaraTeks resmi PP; cek apakah salinan PP 33/2026 sudah dimuatSaat membaca aturan pelaksanaan UU PDP
Direktorat Jenderal PajakPPN, daftar pemungut PPN PMSE, CoretaxSebelum membayar tagihan cloud luar negeri
JDIH Kementerian KeuanganTeks PMK 131/2024, PMK 81/2024 dan perubahannyaSaat mengecek pasal pajak
Otoritas Jasa KeuanganPOJK, ringkasan, FAQ, dan surat edaranBila Anda atau klien Anda lembaga keuangan
BSSNPeraturan dan panduan keamanan siber, pelaporan insidenSaat menyusun keamanan server atau menangani insiden
PANDIKetentuan domain .id, registrar, dan perubahan data pemilikSaat mendaftar, memperpanjang, atau memindahkan domain
OSSPerizinan berusaha, termasuk jalur pendaftaran PSESaat mendaftar PSE

Cara memakai sumber resmi untuk memeriksa penawaran

  1. Klaim "server di Indonesia": minta nama pusat data atau region dan lokasi backup secara tertulis; untuk penyedia global, cocokkan dengan dokumentasi region resminya.
  2. Klaim "terdaftar PSE": cari nama badan usaha penyedia di portal PSE Komdigi.
  3. Klaim "sudah termasuk PPN": periksa faktur pajak dari penyedia PKP, atau apakah penyedia luar negeri tercantum sebagai pemungut PPN PMSE di DJP.
  4. Klaim "sesuai UU PDP": minta perjanjian pemrosesan data, daftar subprosesor, dan prosedur pemberitahuan insiden; bandingkan dengan UU 27/2022.
  5. Klaim "sesuai OJK": tanyakan POJK mana yang dimaksud dan dokumen apa yang mendukungnya; keputusan kepatuhan tetap ada pada lembaga keuangan itu.

Catatan tentang akses situs

Sebagian situs resmi pemerintah kadang lambat atau tidak bisa diakses dari jaringan tertentu. Bila situs utama tidak terbuka, gunakan JDIH kementerian terkait atau pasal.id sebagai alternatif untuk membaca teks peraturan, dan periksa kembali dengan sumber resmi bila sudah bisa diakses. pasal.id memberi tanda bila teks belum ditinjau atau konsolidasi perubahan belum tersedia; perhatikan tanda itu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Ke mana melapor bila data pelanggan bocor dari server?

UU PDP Pasal 46 mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga dalam 3 × 24 jam. Karena lembaga PDP belum terbentuk sepenuhnya per Oktober 2026, cek kanal yang ditetapkan Komdigi. Insiden siber juga bisa dilaporkan ke BSSN.

Apakah ada daftar resmi penyedia cloud yang direkomendasikan pemerintah?

Kami tidak mengetahui daftar rekomendasi resmi untuk usaha swasta. Yang ada adalah daftar PSE terdaftar, yang menunjukkan status pendaftaran, bukan kualitas atau kecocokan.

Bagaimana mengetahui bila aturan berubah?

Pantau JDIH Komdigi, JDIH Kemenkeu, dan siaran pers DJP serta OJK. Situs ini memperbarui panduan saat kami mengecek ulang, dengan tanggal pembaruan di setiap halaman.

Sumber resmi

Panduan terkait