Lokasi data server: PP 71/2019 Pasal 20–21, pendaftaran PSE Lingkup Privat, dan region cloud di Jakarta

Untuk usaha swasta, aturan umumnya membolehkan data disimpan di luar negeri: PP 71/2019 Pasal 21 menyatakan PSE Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia, dengan kewajiban memastikan efektivitas pengawasan dan akses untuk penegakan hukum. Instansi pemerintah (PSE Lingkup Publik) pada prinsipnya wajib di Indonesia (Pasal 20). Di luar itu ada tiga lapis aturan lain: pendaftaran PSE Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020 dan perubahannya), UU PDP bila data pribadi ditransfer ke luar negeri, dan aturan sektor seperti OJK untuk bank. Panduan ini bagian dari panduan harga cloud server dan hosting. Ini bukan nasihat hukum.

PP 71/2019: lingkup publik dan lingkup privat

Artinya, sebuah UMKM yang memakai cloud di Singapura atau Amerika Serikat tidak otomatis melanggar PP 71/2019. Tetapi bila Anda menjadi vendor atau subkontraktor bagi instansi pemerintah, persyaratan lokasi data instansi tersebut bisa ikut berlaku melalui kontrak. Bacalah dokumen pengadaan dengan teliti.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Permenkominfo 5/2020 tentang PSE Lingkup Privat (diundangkan 24 November 2020) mengatur hal berikut. Perubahannya, Permenkominfo 10/2021 (diundangkan 21 Mei 2021), hanya mengubah Pasal 47 tentang batas waktu pendaftaran: paling lambat 6 bulan sejak perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS berlaku efektif. Pasal-pasal di bawah ini tidak diubah.

• Pasal 2 ayat (1): setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
• Pasal 2 ayat (2): yang dimaksud mencakup PSE yang diatur atau diawasi kementerian/lembaga, dan PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi di internet yang dipakai antara lain untuk menawarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, layanan transaksi keuangan, konten digital berbayar, layanan komunikasi, mesin pencari dan penyediaan informasi elektronik, atau pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional yang melayani masyarakat terkait transaksi elektronik.
• Pasal 2 ayat (3): pendaftaran dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan.
• Pengajuan pendaftaran dilakukan melalui OSS, dan tanda daftar diterbitkan setelah persyaratan lengkap (Pasal 6).
• Pasal 4: kewajiban juga berlaku bagi penyelenggara yang didirikan di luar negeri tetapi memberikan layanan atau berusaha di Indonesia.
• Pasal 7: sanksi administratif bagi yang tidak mendaftar berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).
• Bila data dikelola atau disimpan di luar negeri, penyelenggara tetap wajib memberi akses terhadap data atau sistem untuk pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Apakah toko online kecil, aplikasi internal, atau situs profil usaha termasuk yang wajib mendaftar bergantung pada kriteria yang berlaku. Portal PSE Komdigi menyediakan panduan kriteria pendaftaran dan pencarian PSE terdaftar. Cek teks terbaru di JDIH Komdigi sebelum menyimpulkan, karena peraturan bisa diubah lagi. Penyedia hosting dan cloud yang melayani Indonesia sendiri juga termasuk PSE; Anda bisa mengecek apakah penyedia pilihan Anda tercantum di daftar.

Region cloud di Jakarta

Per 28 Oktober 2026, dokumentasi resmi beberapa penyedia cloud global mencantumkan region di Jakarta:

Selain itu, banyak penyedia hosting dan cloud lokal mengoperasikan pusat data di Jakarta dan kota lain. Tabel ini hanya fakta lokasi, bukan perbandingan atau rekomendasi. Ketersediaan layanan per region berbeda; satu layanan bisa tersedia di region lain tetapi belum di Jakarta.

Pertimbangan biaya saat memilih region

• Tarif: tarif komputasi, penyimpanan, dan egress berbeda per region. Region baru tidak selalu lebih murah atau lebih mahal; cek tabel harga untuk region spesifik.
• Latensi: untuk pengguna di Indonesia, server di Jakarta umumnya memberi waktu respons lebih cepat daripada server di luar negeri.
• Kepatuhan: memilih Jakarta mengurangi pertanyaan transfer data pribadi ke luar negeri, meskipun tidak menghapus semua kewajiban UU PDP. Lihat UU PDP dan PP 33/2026.
• Pemulihan bencana: menaruh backup di region kedua (misalnya luar negeri) bisa berarti transfer data pribadi ke luar negeri. Rancang bersama rencana backup dan pemulihan bencana.
• Biaya antar-region: replikasi antar-region menimbulkan egress; lihat biaya transfer data keluar.

Contoh ilustratif keputusan region

Klinik kecantikan dengan aplikasi janji temu menyimpan nama, nomor telepon, dan catatan perawatan pelanggan. Pemiliknya membandingkan dua desain dengan angka ilustrasi:

Selisih Rp300.000 per bulan perlu ditimbang dengan biaya menyusun penilaian transfer, klausul kontrak, dan informasi kepada pelanggan. Catatan perawatan juga bisa termasuk data kesehatan, yang dalam UU PDP tergolong data pribadi spesifik. Untuk kasus seperti ini, konsultasikan dengan konsultan hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah UMKM wajib memakai pusat data di Indonesia?

Tidak secara umum. PP 71/2019 Pasal 21 membolehkan PSE Lingkup Privat menyimpan data di luar negeri. Pengecualiannya datang dari aturan sektor (misalnya bank) atau dari kontrak dengan instansi pemerintah.

Apakah penyedia cloud luar negeri juga harus terdaftar PSE?

Permenkominfo 5/2020 Pasal 4 memperluas kewajiban pendaftaran ke penyelenggara yang didirikan di luar negeri tetapi memberikan layanan di Indonesia. Cek status penyedia di portal PSE Komdigi.

Di mana membaca teks PP 71/2019?

Di pasal.id atau JDIH resmi. Bacalah Pasal 20 dan 21 secara lengkap beserta penjelasannya.

Sumber resmi

• Portal PSE Komdigi — kriteria pendaftaran dan pencarian PSE terdaftar
• JDIH Komdigi — Permenkominfo 5/2020 dan perubahannya
• pasal.id — teks PP 71/2019 dan Permenkominfo 5/2020
• OSS — sistem perizinan berusaha tempat pendaftaran diajukan
• Otoritas Jasa Keuangan — aturan pusat data bagi lembaga keuangan